Tolak Tunjangan Guru Dipotong untuk Covid-19, PGRI: Itu Hak yang Dilindungi Undang-undang

Tolak Tunjangan Guru Dipotong untuk Covid-19, PGRI: Itu Hak yang Dilindungi Undang-undangby Tabloid Pendidikan Onlineon.Tolak Tunjangan Guru Dipotong untuk Covid-19, PGRI: Itu Hak yang Dilindungi Undang-undangJakarta, TabloidPendidikan.Com – Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Unifah Rosyidi, menyesalkan kebijakan pemerintah memotong anggaran tunjangan guru sebesar Rp 3,3 triliun lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020. Menurutnya, pemerintah seharusnya tidak memotong dana dari tunjangan profesi guru (TPG) karena itu merupakan hak guru yang dilindungi Undang-undang (UU). “Apalagi di tengah […]

lbqd53p4

Jakarta, TabloidPendidikan.Com – Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Unifah Rosyidi, menyesalkan kebijakan pemerintah memotong anggaran tunjangan guru sebesar Rp 3,3 triliun lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020. Menurutnya, pemerintah seharusnya tidak memotong dana dari tunjangan profesi guru (TPG) karena itu merupakan hak guru yang dilindungi Undang-undang (UU).

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia(PB PGRI) Prof Unifah Rosyidi.

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia(PB PGRI) Prof Unifah Rosyidi.

“Apalagi di tengah kondisi pandemi seperti ini, jangan sampai guru menjadi kelompok yang rentan (miskin, red) kembali. Guru berhak untuk mendapatkan TPG karena mereka memiliki keluarga dan juga hak mereka dilindungi Undang-undang,” kata Unifah, Senin (20/4/2020).

Unifah menyebutkan, meskipun dikabarkan bahwa pemotongan TPG ini bersifat sementara, tetapi PGRI tetap berharap hal tersebut tidak terjadi.

Menurut Unifah, pemerintah sebaiknya memotong anggaran pendidikan untuk menangani Covid-19 ini dari bidang lain seperti perjalanan dinas, ujian nasional (UN) yang batal dilaksanakan, anggaran pertemuan, anggaran perbaikan gedung, belanja barang, dan anggaran untuk Organisasi Penggerak.

Khusus untuk program Organisasi Penggerak, lanjutnya, konsepnya belum jelas dan dampaknya belum terasa. Padahal anggarannya cukup besar, yakni Rp 595 miliar untuk program Organisasi Penggerak tahap pertama. Oleh karena itu, ia menilai, sebaiknya anggaran itu saja yang dialihkan untuk penanganan Covid-19.

“Hal-hal yang tidak memberikan manfaat langsung, itu yang dialihkan untuk Covid-19, termasuk untuk Organisasi Penggerak. Ditunda dulu lah Organisasi Penggerak ini. Harusnya DPR bukan hanya menyesalkan, tetapi juga membantu dengan tidak menyetujui perubahan APBN ini,” ujarnya.

Mandiri

banner (800 x 164)

Tradisi_pemuda (800 x 270)

Author: 

Tabloid Pendidikan Plus, saat ini hadir sebagai Tabloid Pendidikan Online, dengan Slogan : " Portal Berita Pendidikan Online Yang Mendidik."

Related Posts

Comments are closed.