Pembukaan Kembali Sekolah Harus Bertahap dan Sesuai Protokol Kesehatan

Pembukaan Kembali Sekolah Harus Bertahap dan Sesuai Protokol Kesehatanby Tabloid Pendidikan Onlineon.Pembukaan Kembali Sekolah Harus Bertahap dan Sesuai Protokol KesehatanJakarta, TabloidPendidikan.Com – Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan daerah lain berencana mulai membuka kembali kegiatan belajar di sekolah pada awal tahun ajaran baru 2020/2021, yakni 13 Juli 2020. Plt Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (PAUD dan Dikdasmen Kemdikbud) Hamid Muhamamd mengatakan, pemerintah sedang mengkaji pembukaan sekolah akan pada pertengahan Juli […]

lbqd53p4

Jakarta, TabloidPendidikan.Com – Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan daerah lain berencana mulai membuka kembali kegiatan belajar di sekolah pada awal tahun ajaran baru 2020/2021, yakni 13 Juli 2020.

Plt Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (PAUD dan Dikdasmen Kemdikbud) Hamid Muhamamd mengatakan, pemerintah sedang mengkaji pembukaan sekolah akan pada pertengahan Juli 2020.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi mengatakan, apabila sekolah kembali menyelenggarakan pembelajaran normal di tengah pandemi harus ada surat edaran dari Mendikbud yang mengatakan wilayah yang bisa membuka sekolah adalah wilayah hijau. Pihak yang berhak membuat kebijakan sekolah kembali dibuka adalah kepala daerah setelah Satgas Covid-19 menjamin wilayah tersebut zona hijau atau bebas Covid-19.

Siswa SD mengerjakan tugas sekolah menggunakan aplikasi daring dari gawai sambil berjemur sinar matahari pagi di rumahnya, di Laladon Gede, Desa Laladon, Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, belum lama ini.

Siswa SD mengerjakan tugas sekolah menggunakan aplikasi daring dari gawai sambil berjemur sinar matahari pagi di rumahnya, di Laladon Gede, Desa Laladon, Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, belum lama ini.

“Ini harus diturunkan dalam surat edara Mendikbud, jadi pembukaan sekolah itu harus mengikuti jadwal dari kondisi PSBB (pembatasan sosial berskala besar) masing-masing di daerah. Misalnya, daerah kepulauan seperti Sulawesi Tenggara ataupun Nusa Tenggara Timur, yang kita tidak pernah dengar ada kejadian Covid-19 dan sekarang terkena imbasnya harus melaksanakan daring dan sinyal susah. Menurut saya, harus masuk zona hijau dan Juli ini tidak apa-apa dibuka (sekolah),” ujar politisi partai Nasional Demokrat ini Jumat(15/5/2020) malam.

Namun untuk sekolah berada di wilayah zona merah seperti DKI Jakarta, Dede menyarankan sebaiknya tidak dibuka pada awal tahun ajaran baru. Sistem pembelajarannya tetap menjalankan pembelajaran daring. Sementara itu, sekolah di zona hijau dibuka dengan sistem bertahap. “Artinya sekolah itu ada yang separuh masuk pagi dan ada yang separuh masuk sore, supaya tidak terjadi penumpukan. Misalnya biasa sekelas 40 siswa dibagi menjadi 20 siswa,” terang Dede.

Dede juga menekankan, sekolah hijau yang mulai menjalankan sekolah normal, semua siswa, guru, dan lingkungan harus tetap menjaga protokol kesehatan seperti mengunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan di air mengalir sampai situasi pandemi benar-benar tuntas. Pasalnya, siswa mungkin tidak terkena Covid-19, tetapi mereka dapat membawa virus dan menularkan kepada orang tua maupun keluarga lainnya yang memiliki penyakit seperti asma, jantung dan lain sebagainya.

Sementara itu, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bidang Pendidikan, Retno Listyarti. Dalam hal ini KPAI memandang perlunya Kemdikbud menetapkan protokol kesehatan tersendiri ketika sekolah akan di buka kembali. Misalnya terkait pembatasan jumlah siswa dalam satu ruang kelas, mengingat semua wajib menjaga jarak, sehingga, dapat dipertimbangkan apakah siswa masuk secara bergantian dan apakah jam sekolah akan menerapkan jam belajar normal seperti sebelum pandemik Covid-19.

“Atau justru jam belajar yang semula maksimal delapan jam, untuk sementara diperpendek menjadi 4-5 jam saja, secara bertahap nantinya akan dinormalkan setelah kondisinya sudah aman atau zero tambahan kasus,”kata Retno.

Selanjutnya, Retno mengatakan, Kemdikbud harus memastikan sekolah-sekolah tersebut disterilisasi dengan anggaran dari dana dana bantuan oprasional sekolah (BOS) yang diterima setiap sekolah dan dibantu dengan APBD melalui Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan setempat.

“Perlu juga ditekankan sterilisasi yang harus dipastikan sesuai protokol kesehatan untuk sekolah-sekolah yang digunakan sebagai ruang isiolasi ODP (orang dalam pantauan) Covid-19 saat pandemik berlangsung,” ujar mantan kepala sekolah SMAN 3 Jakarta ini.

Selain sesuai protokol kesehatan, Retno menyebutkan, pemerintah juga perlu ada data pemetaan, sekolah-sekolah mana yang perlu dibuatkan wastafel tambahan agar para siswa dijamin dapat cuci tangan dengan menggunakan air bersih dan sabun selama berada di sekolah, ini jaminan agar mereka tetap bersih dan sehat. Idealnya, satu kelas memiliki satu wastafel. Bahkan, jika perlu di setiap kelas tersedia hand sanitizer yang dapat digunakan para siswa jika wastafel sekolah terbatas.

“Pembangunan wastafel harus didukung pembiayaannya oleh APBD. Sedangkan sabun dan hand sanitizer bisa menggunakan anggaran yang dikelola sekolah dibantu para orangtua siswa yang mampu secara bergotong royong,”ujarnya.

Retno juga mendorong pemerintan provinsi memastikan bahwa para guru yang tempat tinggalnya berbeda kota/kabupaten atau provinsi seperti di wilayah Jabodetabek, harus difasilitasi pemeriksaan negatif Covid-19. Hal ini dikarenakan wilayah tempat tinggalnya dengan wilayah tempatnya mengajar bisa berbeda status zonanya.Tempat mengajarnya sudah zona hijau tetapi tempat tinggal si guru masih zona merah.

Sementara itu, Hamid Muhammad mengatakan, sekolah kembali dibuka tidak berlaku secara keseluruhan. Hanya sekolah yang sudah dinyatakan aman dari Covid-19 dan pelaksanaanya tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Bahkan, Kemdikbud telah mengeluarkan Permendikbud Penerimaan Perserta Didik Baru (PPDB) 2020 pada Desember 2019 yang lalu. Khusus untuk Pemda, telah diimbau melalui Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 untuk membuat juknis PPDB sesuai dengan kondisi daerah masing-masing, “Protokol Covid-19 sudah diatur pada Permendikbud 2020,”kata Hamid melalui pesan singkat kepada Suara Pembaruan belum lama ini.

Hamid menuturkan, ada pun SE Nomor 4 Tahun 2020 ini mengatur tentang PPDB meliputi; Pertama, Dinas Pendidikan dan sekolah diminta menyiapkan mekanisme PPDB yang mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19, termasuk mencegah berkumpulnya siswa dan orang tua secara fisik di sekolah.

Kedua, Untuk jalur prestasi, sekolah dapat mengunakan akumulasi nilai rapor yang ditentukan berdasarkan lima semester terakhir dan atau prestasi akademik dan non akademik di luar rapor sekolah. Dan ketiga, Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemdikbud menyediakan bantuan teknis bagi daerah yang memerlukan PPDB daring.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim membatalkan pelaksanaan Ujian Nasional (UN). Dengan begitu, Nadiem mengatakan, agar siswa tetap mendapat nilai, setiap sekolah masih bisa melaksanakan ujian sekolah (US) dengan syarat tidak diperkenankan untuk melakukan tes tatap muka yang mengumpulkan siswa di kelas.

Dalam hal ini, US bisa lewat berbagai pilihan, misalnya secara online atau daring. Jika tidak demikian, sekolah juga dapat mengambil opsi nilai siswa, diambil dari hasil capaian nilai lima semester terakhir. “Itu adalah opsi yang bisa ditentukan oleh masing-masing sekolah,” ujarnya.

Meski begitu, Nadiem menegaskan, pihaknya tidak memaksa ujian sekolah untuk mengukur seluruh capaian kurikulum. Sebab, masih banyak sekolah yang belum mengoptimalkan pembelajaran berbasis daring. Nadiem juga menyarankan, bagi daerah yang sudah menjalankan kebijakan belajar dari rumah, guru sebaiknya tidak hanya memberi tugas, tapi berinteraksi dan berpartisipasi membimbing siswa dan mahasiswa sehingga guru betul-betul menjalankan tugas mengajar dari rumah. [BS]

Mandiri

banner (800 x 164)

Tradisi_pemuda (800 x 270)

Author: 

Tabloid Pendidikan Plus, saat ini hadir sebagai Tabloid Pendidikan Online, dengan Slogan : " Portal Berita Pendidikan Online Yang Mendidik."

Related Posts

Comments are closed.