Kementerian ATR Tunggu Perpres Redistribusi Lahan

Kementerian ATR Tunggu Perpres Redistribusi Lahanby Tabloid Pendidikan Onlineon.Kementerian ATR Tunggu Perpres Redistribusi LahanJakarta, TabloidPendidikan.Com – Pemerintah tengah menggodok kebijakan pemerataan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan di masyarakat. Salah satunya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut bahwa pemerintah telah menyiapkan 12,7 juta hektar lahan hutan adat untuk dibagikan kepada masyarakat setempat. Menyikapi rencana tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan Djalil, mengungkapkan, pelaksanaannya […]

lbqd53p4

Jakarta, TabloidPendidikan.Com – Pemerintah tengah menggodok kebijakan pemerataan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan di masyarakat. Salah satunya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut bahwa pemerintah telah menyiapkan 12,7 juta hektar lahan hutan adat untuk dibagikan kepada masyarakat setempat.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan Djalil

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan Djalil

Menyikapi rencana tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan Djalil, mengungkapkan, pelaksanaannya masih menunggu payung hukumnya dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) Redistribusi Lahan.

“Tanah dalam kawasan hutan harus dilepaskan dulu. Sedang kita tunggu perpresnya,” kata Sofyan yang ditemui di kantor Wakil Presiden (Wapres), Jakarta, Senin (6/2).

Lebih lanjut, Sofyan mengatakan, untuk program sertifikasi tanah seluas 4,5 juta hektar dari program reformasi agraria 9 juta hektar terus berjalan. Dengan, target tahun 2017, sertifikasi tanah paling sedikit 5 juta bidang. Kemudian, tahun 2018, seluas 7 juta bidang dan tahun 2019 seluas 9 juta bidang.

“Pak presiden kemarin menambahkan ada 12 juta hektar. Sebenarnya, yang sisa itu 3 juta hektar adalah hutan yanng akan diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat tetapi masih hutan,” ungkapnya.

Mengenai tanah terlantar, Sofyan mengatakan, luasnya sebesar 400.000 hektar. Tetapi, masih dalam proses sengketa di persidangan. Oleh karena itu, membutuhkan payung hukum yang kuat dalam bentuk Undang-undang (UU).

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengungkapkan, dari 12,7 juta hektar telah diberikan kepada masyarakat pada bulan Januari 2017 di Kalimantan Tengah (Kalteng), dari pemberian lahan konsensi seluas 400 hektar, 1.300 hektar dan 1.700 hektar. [BS]

Tradisi_pemuda (800 x 270)

Author: 

Tabloid Pendidikan Plus, saat ini hadir sebagai Tabloid Pendidikan Online, dengan Slogan : " Portal Berita Pendidikan Online Yang Mendidik."

Related Posts

Comments are closed.