Isu SARA Jangan Jadi Komoditas Politik di Pilkada Serentak 2020

Isu SARA Jangan Jadi Komoditas Politik di Pilkada Serentak 2020by Tabloid Pendidikan Onlineon.Isu SARA Jangan Jadi Komoditas Politik di Pilkada Serentak 2020Jakarta, TabloidPendidikan.Com – Calon kepala daerah yang ikut dalam perhelatan pemilihan kepala daerah (pilkada) diingatkan untuk tidak menjadikan isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) sebagai komoditas politik. Jika hal tersebut dilakukan maka sama saja mengorbankan kemajemukan demi kepentingan elektoral yang bisa berujung pada perpecahan. “Jangan jadikan isu-isu SARA sebagai komoditas politik yang justru mengusik keberagaman […]

lbqd53p4

Jakarta, TabloidPendidikan.Com – Calon kepala daerah yang ikut dalam perhelatan pemilihan kepala daerah (pilkada) diingatkan untuk tidak menjadikan isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) sebagai komoditas politik. Jika hal tersebut dilakukan maka sama saja mengorbankan kemajemukan demi kepentingan elektoral yang bisa berujung pada perpecahan.

“Jangan jadikan isu-isu SARA sebagai komoditas politik yang justru mengusik keberagaman dan kebinekaan kita,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni di Jakarta, Kamis (20/2/2020).

Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni.

Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni.

Dia berharap agar para calon kepala daerah dapat menjaga kondusifitas di daerahnya masing-masing. Salah satu caranya dengan mengimbau kepada seluruh warga masyarakatnya untuk matang berpolitik dan memilih calon yang memiliki konsep dalam membangun daerah.

Terkait isu penolakan pembangunan rumah ibadah, Gereja St Joseph di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, Sahroni menekankan agar pemerintah daerah dapat mengedepankan komunikasi dengan pemuka agama.

Semua dilakukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah.

“Dalam kasus ini semua pihak harus menghormati proses hukum dan menunggu putusan peradilan tata usaha negara (PTUN),” ujar politisi Partai Nasdem itu.

Kondisi ini menurutnya sejalan dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang mengatakan, kasus penolakan pembangunan gereja di Tanjung Balai, Karimun, Kepulauan Riau sudah selesai.

“Semua pihak sudah sepakat dikembalikan ke proses hukum, dalam hal ini putusan pengadilan. Jadi, jangan ada lagi pihak-pihak yang berusaha menggoreng isu ini yang justru akan menciptakan kericuhan horisontal,” ujarnya. [BS]

Mandiri

banner (800 x 164)

Tradisi_pemuda (800 x 270)

Author: 

Tabloid Pendidikan Plus, saat ini hadir sebagai Tabloid Pendidikan Online, dengan Slogan : " Portal Berita Pendidikan Online Yang Mendidik."

Related Posts

Comments are closed.