Aktivis Minta Isu Perempuan Dijadikan Bahan Debat Capres-Cawapres

Aktivis Minta Isu Perempuan Dijadikan Bahan Debat Capres-Cawapresby Tabloid Pendidikan Onlineon.Aktivis Minta Isu Perempuan Dijadikan Bahan Debat Capres-CawapresJakarta, TabloidPendidikan.Com – Debat paslon presiden dan wakil presiden putaran pertama yang akan berlangsung lusa (17/1) memasuki masa persiapan akhir. KPU memastikan bahwa undangan dari pihak paslon dibatasi. Dengan demikian, audiens yang menyaksikan debat di lokasi secara langsung akan didominasi tokoh masyarakat. Termasuk di dalamnya para mantan presiden dan mantan wakil presiden. Komisioner KPU Wahyu […]

lbqd53p4

Jakarta, TabloidPendidikan.Com – Debat paslon presiden dan wakil presiden putaran pertama yang akan berlangsung lusa (17/1) memasuki masa persiapan akhir. KPU memastikan bahwa undangan dari pihak paslon dibatasi.

Dengan demikian, audiens yang menyaksikan debat di lokasi secara langsung akan didominasi tokoh masyarakat. Termasuk di dalamnya para mantan presiden dan mantan wakil presiden.

pilpres-2019-Copy-6Komisioner KPU Wahyu Setiawan menjelaskan, total audiens yang diundang untuk menyaksikan debat secara langsung berjumlah 500 orang. Sebanyak 200 orang dari tim paslon 01 dan 02 plus 300 undangan KPU. “Kami undang tokoh-tokoh masyarakat dengan berbagai latar belakang yang relevan dengan tema debat,” ujarnya di kantor KPU kemarin (14/1).

Di antara para undangan, ada akademisi, budayawan, pemantau pemilu, LSM, dan tokoh-tokoh lain. Termasuk tiga presiden dan dua wakil presiden RI pendahulu. Yakni Presiden Ke-3 RI Bacharuddin Jusuf Habibie, Presiden Ke-5 Megawati Soekarnoputri, dan Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian Wapres Ke-6 Try Sutrisno dan Wapres Ke-9 Hamzah Haz. “Pak JK (Jusuf Kalla) tentu saja kami undang. Kan beliau wakil presiden,” lanjutnya.

Sementara itu, dari enam panelis, dua di antaranya memastikan menolak hadir, yakni Ketua KPK Agus Rahardjo dan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. Sebelumnya Agus beralasan tidak ingin menimbulkan kesan KPK diseret dalam urusan politik. Dia hanya bersedia membantu menyusun pertanyaan untuk paslon, tapi tak akan hadir saat acara debat.

Mengenai personel pengamanan, menurut Wahyu, jumlahnya cukup banyak. Pihaknya bekerja sama dengan Polri, TNI, termasuk di dalamnya Paspampres. “Karena salah satu capres kita juga presiden, kami harus bekerja sama dengan Paspampres,” jelas mantan komisioner KPU Jawa Tengah itu. Apalagi, para pemimpin negara terdahulu juga masih mendapatkan pengawalan dari Paspampres.

Pengamatan redaksi menunjukkan, Kamis (10/1) sejumlah personel Paspampres tampak hadir di kompleks Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Mereka berkoordinasi dengan panitia penyelenggara debat dan mengecek lokasi-lokasi yang akan digunakan para paslon. Termasuk jalur keluar dan masuk para paslon.

Wahyu menambahkan, pihaknya juga akan memfasilitasi para pendukung non undangan yang hendak menyaksikan debat. Kedua kubu pendukung akan difasilitasi menggunakan layar lebar di kompleks Hotel Bidakara. Mereka tidak diizinkan masuk ke ruang debat. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, lokasi nonton bareng juga akan dipisah antara pendukung paslon nomor urut 01 dan 02.

Sementara itu, kemarin enam orang perwakilan organisasi-organisasi perempuan yang tergabung dalam Indonesia Beragam menemui Ketua KPU Arief Budiman. Mereka menyampaikan sejumlah aspirasi lantaran tidak ada satu pun edisi debat yang menyertakan tema tentang perempuan. “Maka, kami meminta di semua tema ada isu perempuan,” ujar Sekjen Koalisi Perempuan Dian Kartika Sari seusai pertemuan.

Pihaknya sudah mendapatkan penjelasan dari KPU bahwa pada debat pertama sulit mengakomodasi aspirasi itu. Sebab, seluruh pertanyaan panelis sudah diserahkan kepada para paslon. “Jadi, kami akan coba meminta dan mengusulkan kepada para calon presiden untuk membahas atau saling menanyakan isu perempuan,” lanjutnya.

Dian mencontohkan, dalam isu terorisme, sudah ada fakta bahwa aksi teror sudah melibatkan perempuan dan anak sebagai pelaku. Maka, penyelesaiannya tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan keamanan. Pendekatan keluarga, misalnya, menjadi penting untuk menangani persoalan terorisme.

Sejumlah regulasi yang selama ini menjadi aspirasi perempuan juga belum jelas juntrungannya. Misalnya RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, hingga RUU Pekerja Rumah Tangga. “Kami ingin mendorong itu menjadi prioritas,” timpal Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah yang kemarin hadir bersama Dian. [Fjr]

Mandiri

banner (800 x 164)

Tradisi_pemuda (800 x 270)

Author: 

Tabloid Pendidikan Plus, saat ini hadir sebagai Tabloid Pendidikan Online, dengan Slogan : " Portal Berita Pendidikan Online Yang Mendidik."

Related Posts

Comments are closed.